Perlukah Perppu Pengampunan Pajak?


Mengantisipasi gagalnya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau meleset dari waktu yang diharapkan, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) deklarasi pajak. PP dimaksudkan selain memperbaiki basis data juga meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Sinyal Presiden Jokowi tampaknya hendak menyatakan pemerintah tidak terlalu menggantungkan pada RUU Pengampunan Pajak. Johan Budi pun, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, menyatakan RUU tersebut bukan sesuatu yang bersifat ‘harga mati’ meski berharap RUU segera disahkan DPR.

Keadaan itu berikan makna pemerintah sudah berusaha berikan peluang harus pajak lebih taat melakukan perbaikan laporan pajak dengan konsekwensi terserang sangsi agar terwujud keadilan serta tercukupinya kesejahteraan lewat instansi pengampunan pajak sekalian penambahan pendapatan pajak.

Walau sebenarnya, sesuai sama Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan Perppu Pengampunan Pajak bila RUU tidak memperoleh kesepakatan DPR. Hal yang sama sempat dikerjakan pemerintah dengan menerbitkan Perppu No. 5 Th. 2008 yang di kenal dengan Sunset Policy yang disahkan jadi UU No. 16 Th. 2009.

Bila pemerintah menerbitkan Perppu Pengampunan Pajak, pertanyaan serta perbincangan panjang tentu berlangsung adalah adakah kebutuhan yang memaksa dari Perppu itu? Karna UUD tidak memberi ukuran atau parameter dari unsur ‘kepentingan memaksa’.

Lihat masalah terbitnya Perppu No. 5/2008 sampai di setujui, ukuran kebutuhan memaksa cuma diterangkan dengan argumen untuk menguatkan basis pajak yang juga akan mensupport penerimaan negara. Argumen yang sama barangkali dikerjakan pemerintah.

KEPENTINGAN MEMAKSA

Mengerti perlunya keperluan pajak buat negara, kepentingan Perppu pengampunan pajak adalah alternatif yang bisa digerakkan sesuai sama kewenangan yang dipunyai pemerintah. Tetapi, langkah penerbitan PP Deklarasi Pajak adalah juga pas selama diperuntukkan untuk kebaikan basis data yang juga akan mendukung pendapatan negara.

Langkah hukum penerbitan Perppu maupun PP, keduanya adalah langkah praktis jadi media untuk menangkap bagian atau kondisi yang semestinya (sollen), yaitu memastikan beberapa etika yang di rasa jadi keharusan.

Perppu maupun PP jadi hukum yang mengikat meru-pakan bagian ‘akal praktis’ karna pembentukannya telah ikuti kewajiban prinsip pembentukan hukum. Bila itu terwujud, perbincangan jadi kurang dibutuhkan selama prosedur pembentukan hukum telah dilewati.

Seperti etika dalam Perppu Sunset Policy di 2008 lantas, etika Perppu Pengampunan Pajak tentunya mempunyai persamaan prinsip serta filosofis yang sama.

Penambahan basis data pajak adalah prinsip paling utama. Sedang besaran tarif pengampunan (3%, atau 4% dan sebagainya) adalah politik hukum yang dapat diperdebatkan. Seperti sudah disinggung diatas, masalah pokok terbitnya Perppu muncul pada perbincangan unsur ‘kepentingan yang memaksa’.

Perbincangan selesai sesudah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus dengan Putusan No. 138/PUU-VII/2009. Putusan MK berikan tiga prasyarat jadi parameter ‘kepentingan yang memaksa’.

Pertama, ada keperluan menekan merampungkan problem hukum dengan cepat berdasar pada UU.

Ke-2, UU yang diperlukan belumlah ada hingga berlangsung kekosongan hukum, atau ada UU namun tidak mencukupi.

Ke-3, kekosongan hukum tidak bisa diatasi dengan buat UU dengan prosedur umum karna membutuhkan saat lama sedang kondisi yang menekan butuh kepastian untuk dikerjakan.

Meskipun Presiden mempunyai kewenangan membuat Perppu, nampaknya bukanlah itu yang dikerjakan. Penulis menilainya langkah Jokowi menginginkan tunjukkan kalau sistem pembentukan baiknya jalan normal. Mengerti kebutuhan besar rakyat, harusnya DPR berikan support cepat atas RUU pengampunan pajak itu.

ASPEK FILOSOFIS

Waktu berjalannya sistem RUU Pengampunan pajak, umum dikagetkan dengan berita Panama Papers. Seperti gayung bersambut, semuanya pihak nyaris mensupport penuh percepatan dibutuhkannya RUU dengan keinginan beberapa ribu orang yang menaruh uangnya di luar negeri ingin membawa pulang ke Indonesia.

Berkaitan dengan masalah itu, keperluan pengampunan pajak sesungguhnya bisa dianalisis dari bagian filosofis memberi keadilan dengan meyakinkan setiap orang menghormati kebebasan orang yang lain. Seperti dinyatakan Immanuel Kant, negara tidaklah perlu mengatur rakyatnya dengan kontrol yang berbentuk moral maupun religious (Bernard L. Bertanya, 2010 : 78).

Sebab dalam orang-orang majemuk semasing grup mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas maupun kulturnya, yang juga akan mengakibatkan kekacauan serta perseteruan. Selama kebutuhan diperuntukkan menurut tatanan hukum yang objektif serta untuk kebutuhan semuanya individu, hal pengampunan pajak bisa dilanjutkan.

Kalau pemerintah menerbitkan Perppu Pengampunan Pajak, harusnya langkah itupun bisa diliat pada tataran segi filosofis beda kalau negara memerlukan banyak dana untuk kebutuhan semuanya, bukanlah kebutuhan pemerintah semata.

Oleh karna masalah paling utama berikan perlindungan pada orang-orang adalah keperluan juga akan dana. Seperti dinyatakan Robert Mc. Gee “the more things that government does, the more things that people must pay for” (2004 : 3).

Keperluan sekian searah dengan keperluan orang-orang moderen juga akan beragam jenis kepentingan agar bisa hidup layak. Keperluan layak itu tidak bisa dipenuhi tanpa ada pajak. Keperluan rasa aman, jaminan kesehatan, pendidikan tambah baik, keperluan peroleh akses info yang cepat, dan jadi sisi dari keperluan hidup layak, kesemuanya cuma bisa tercukupi dengan pajak.

Searah dengan bergulirnya saat yang jalan cepat, gagasan besar pengaturan RUU Pengampunan Pajak maupun PP mengenai deklarasi pajak, kita mengharapkan keadilan serta kesejahteraan lewat pajak bisa selekasnya terwujud. Sumber: http://www.siamplop.net

Leave a Reply